LELANG PRODUKSI MULTIMEDIA PNFI
Ini bagi rekanan dan Civitas akademika di PKBM ada tender Bahan ajar multimedia Jum'at, 27 Agustus 2010 - 15:58 WIB
Pengumuman Lelang Produksi Bahan Ajar Keterampilan Interaktif (Multimedia)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL
JL. Jenderal Sudirman Gedung E Lantai VI Senayan – Jakarta 10270 Telepon/Fax : 021 – 5725504, 57904363
PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM
NOMOR : /E5/TU/2010
Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal bermaksud mengadakan pelelangan umum dengan pascakualifikasi untuk :
Pekerjaan : Produksi Bahan Ajar Keterampilan Interaktif (Multimedia) dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.275.000.000 dan Bahan Ajar dalam bentuk Audiovisual dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.800.000.000,-
Alamat : Gedung E lantai 6 Kemdiknas, Jl. Jenderal Sudirman - Jakarta Pusat
Bagi yang berminat Pendaftaran Lelang dan Pengambilan Dokumen :
Hari/Tanggal : Rabu, 25 Agustus s.d. Rabu, 1 September 2010
Pukul : 11.00 WIB s/d 15.00 WIB
Tempat : Subdit Pengembangan Informasi Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Gedung E Lantai VI, Kemdiknas Jl. Jenderal Sudirman Jakarta
Syarat-syarat Pendaftaran :
1. Dilakukan oleh Direktur langsung atau kuasa Direktur yang namanya tercantum dalam Akte Pendirian Perusahaan.
2. Menunjukkan dokumen asli berupa Akte Pendirian Perusahaan dan Fotocopy KTP pemberi kuasa, NPWP, SIUP, Ijin Usaha Perfilman (IUP), Production House dengan kualifikasi non kecil yang dikeluarkan pemerintah.
3. Menyerahkan Photo Copy: Akte Pendirian Perusahaan dan Fotocopy KTP pemberi kuasa, NPWP, SIUP, Ijin Usaha Perfileman (IUP), Production House dengan kualifikasi non kecil yang dikeluarkan pemerintah.
Jakarta, 24 Agustus 2010
Panitia Pengadaan Barang & Jasa
TTD
Ketua
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
dari hal ...... 1 keuangan desa
MANAGEMENT KEUANGAN DESA
oleh :kang padjar:
Keuangan ibaratnya adalah darah yang mengalirkan kehidupan bagi lembaga pemerintahan desa. Apabila Keuangan desa tidak sehat maka, management pemerintahan desa juga sakit. Oleh karena itu management Keuangan, menjadi hal yang harus dicermati, sehingga berharap tujuan pembangunan desa sesuai dengan harapan.
Menegemen disederhanakan sebagai kegiatan dalam rangka: (1) Merencanakan anggaran pendapatan dan belanja desa , (2) penyelenggaraan kegiatan yang telah direncanakan tersebut , (3) kontrol terhadap pelaksanaan kegiatan dan(4) evaluasi terhadap anggaran yang telah dibuat. Keempat komponen kegiatan tersebut menjadi keterpaduan yang utuh, salah satu ditinggalkan maka akan pincang.
Sesuai Undang -Undang tentang desa, bahwa penyelenggara keuanga desa itu adalah kepala desa dan Badan Permusyawaratan desa ( BPD ). Fungsi Kepala desa sebagai eksekutif dan BPD sebagai Legislatif masing-masing memegang kewenangan sesuai yang diamanahkan undang-undang. Fungsi perencanaan dilaksanakan secara bersama-sama antara kepala desa dan BPD, Penyelenggaraan kegiatan desa dilaksanakan oleh kepala desa, Kontrol penyelenggaraan dilakukan oleh BPD sedangkan Evaluasi diselenggarakan secara bersama-sama antara kepala desa dan BPD
Sesuai dengan Azas Trias Polical yang menjadi jiwa dasar Demokrasi, hendaknya pengelolaan keuangan di desa kita, diperbaiki mengarah pada tercapainya managemen keuangan yang akuntabel, demokratis dan transparant.Akuntabel dalam arti dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, demokratis dalam arti bahwa keuangan desa disusun berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masarakat sedangkan transparan dimaksudkan bahwa memungkinkan adanya kontrol dan pengawasan.
Kita menyadari benar bahwa SDM penyelenggara Desa saat ini masih menuju pada perbaikan kwalitasnya, sehingga management keuangan desa masih belum menemukan titik temu dan pandangan. Implementasi Perbup tentang keuangan Desa saja masih terjadi tarik ulur dalam ratifikasinya. Hal ini berkait bahwa ranah politik memang hubunganya dengan penyetaraan pandangan dan kepentingan.
Imam Bahrudin salah satu anggota BPD bersikeras bahwa Perbup tersebut harus diratifikasi. Menurut tokoh masyarakat ini , bahwa perbub itu lebih terperinci, jelas dan mengarah kepada tercapainya pengelolaan desa yang akuntabel, demokratis dan transparant> Namun demikian beberapa perangkat nampak masih gampang menyikapinya.